Kurikulum Merdeka Belajar, Kurikulum Belajar Merdeka

Dr. Fahrudin Eko Hardiyanto, M.Pd.

Oleh Dr. Fahrudin Eko Hardiyanto, M.Pd. *)

Penghitungan rekapitulasi hasil pemilu 2024 baru saja usai. Transisi kepemimpinan nasional pasca pemilu sebentar lagi akan ditetapkan. Meski jalannya masih berkelok menunggu hasil putusan hukum yang mengikat dari meja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil pemilu. Guru dan juga pelaku pendidikan menunggu bagaimana kebijakan pendidikan Indonesia setelah pemilu. Meskipun perubahan arah kebijakan pendidikan selalu bergerak cepat dan dinamis dan kadang pula sarat dengan aroma politis.

Bacaan Lainnya

Pergantian pemerintahan membawa konsekwensi ganti menteri. Ganti menteri biasanya juga ganti kurikulum. Apakah pergantian kurikulum akan benar-benar terjadidi tahun 2024 ini?. Rencana pemerintah yang akan menerapkan dan pemberlakuan Kurikulum 2013 secara nasional dengan nama baru Kurikulum Nasional. Artinya kurikulum yang akan berlaku secara nasional.

Filosofi Kurikulum Merdeka digagas agar pendidikan kita sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Sejak digulirkan pada tahun 2022, kurikulum ini berangsur dan dipraktikkan di seluruh sekolah Indonesia.Meski saat ini baru sekitar 60%, Kurikulum Merdeka terus diupayakan agar bias menjangkau di seluruh lapisan sekolah negeri maupun swasta. Dalam setiap pergantian kurikulum, selalu saja ada pergolakan baik dari pihak sekolah maupun guru. Begitu juga dalam Kurikulum Merdeka, awalnya guru pun harus menyesuaikan dengan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka meski masih ada kekurangan dan kelemahan harus terus diperbaiki dan dibenahi. Kita belum tahu bagaimana kebijakan pemerintah di masa mendatang, terutama berkaitan dengan kurikulum, baik yang diterapkan pada jenjang sekolah dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam Sidang Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta pada awal Maret lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan capaian kinerja yang mendukung optimalisasi program Prioritas Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pada Indikator Kinerja SasaranStrategis (IKSS). Capaian prioritas dimaksud, yaitu digitalisasi pendidikan, sekolah dan guru penggerak, penerapan Kurikulum Merdeka, program literasi, akreditasi dan asesmen, kebahasaan, dan pemajuan kebudayaan.

Beberapa capaian pada program prioritas ini diantaranya yakni capaian terkait Guru dan Tenaga Kependidikan, 94.685 calon guru penggerak mengikuti pendidikan Guru Penggerak dari tahun 2020 hingga 2023, jumlah kelulusan 61.256 guru, 2.730.767 jumlah Guru Pelatihan Mandiri dari tahun 2020 hingga 2023, 422.679 guru mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari tahun 2020 hingga 2023, serta 74.999 guru honorer lulus seleksi guru ASN PPPK dari tahun 2021 hingga 2023.

Sektor pendidikan tinggi juga merasakan dampak positif dari pemberlakukan MBKM diantaranya capaian pada pendidikan tinggi yaitu 937.339 mahasiswa mengikuti program studi di luar kampus dari tahun 2020 hingga 2023; Rp 1,61 triliun dana padanan dari pihak industry dalam proyek kerjasama Kedaireka (2021-2023); 10 PTN-BH baru dari tahun 2020 hingga 2023; 8.452 program studi di Perguruan Tinggi yang diakreditasi BAN-PT dari tahun 2020 hingga 2023; 2.254 program studi dengan inovasi pembelajaran digital dari tahun 2020 hingga 2023; 1.635 mahasiswa penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dari tahun 2020 hingga 2023.

Potret ini tentu masih jauh panggang dari api, karena memang sedang dan akan terus dikerjakan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah sebagai nakhodanya, dan institusi pendidikan dari dasar hingga pendidikan tinggi sebagai pelaku langsung yang akan menerapkan kebijakan kurikulum pada level operasional. Tak mudah memang mencapai sebuah cita-cita, apalagi tentang sebuah misi pendidikan untuk mencerahkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Butuh sinergitas konstruktif dari berbagai pihak untuk membangun peradaban berbasis nilai-nilai kebaikan dan kebijakan yang visoner dan berkemajuan. Dengan semangat ini Kurikulum Merdeka akan mampu membangun kemerdekaan untuk belajar, merdeka untuk belajar dan belajar untuk berpikir serta bertindak merdeka tanpa penindasan sistemik yang justru membelenggu kreativitas, inovasi, dan kemandirian dari para guru, dosen, sekolah, dan kampus-kampus. Merdeka Belajar semoga tidak terhenti sebagai slogan semata, namun terwujud dalam aksi dan layanan nyata.

(Penulis adalah Ketua Yayasan Insan Cendekia Rogoselo,
Dosen FKIP Universitas Pekalongan dan Penerima Penghargaan Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan Tingkat Kab. Pekalongan Tahun 2008 dan 2009 dari Bupati Pekalongan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *