Tata Kelola Kabupaten Pekalongan Akuntabel

  • Whatsapp
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si menerima tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2020 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019

KAJEN – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si menerima tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2020 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019 oleh Inspektorat Provinsi selaku Tim Daerah Provinsi di Aula lantai I Setda hari ini, Senin (27/07) pagi.

Bupati mengemukakan bahwa secara prinsip, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pekalongan cukup akuntabel.

Bacaan Lainnya

“Tahun 2018 kemarin kita rangking 14, sebelumnya kita rangking 18 Jateng. Kenapa  kita harus mengikuti evaluasi ini dengan serius? Saya tekankan, bekerja itu paling bagus punya landasan, falsafahnya. Sehingga tahu, tidak hanya sekedar menjalankan kerja rutinitas tapi ada makna pertanggungjawaban,” tutur bupati

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si menerima tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2020 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019

Menurutya para kepala OPD, ketika sudah bekerja, harus punya data dukung yang kuat. Karena biasanya mereka kerja, tapi data dukungnya kurang kuat. Tidak seperti di daerah lain yang menerapkan  adanya  punishment bagi para kepala OPD yang tidak memenuhi target, bupati Asip lebih memilih  menggunakan sistem edukasi.

“Kita edukasi, kita bina supaya bisa lebih ditingkatkan lagi karena ujung dari kebaikan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah kebaikan, kemaslahatan untuk masyarakat. Kemaslahatan untuk masyarakat itu harus nyata wujudnya tidak boleh abstraksi. Kita membangun jalan, pasar, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, membangun sarana pendidikan, itu nyata, terukur,” jelasnya

Dikatakan pula data menjadi point penting yang harus ada sebagai pendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pekalonganberita,com)

Pos terkait