Tak Ganti Perubahan Peggabungan Kelurahan, Sertifikat Tanah Tidak Berlaku

Kota Pekalongan – Adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan, membuat sejumlah nama kelurahan berubah. Kondisi itu mempengaruhi pada sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat. Jika belum dilakukan perubahan dan masih menggunakan nama kelurahan lama, maka sertifikat bisa dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan memberikan ruang untuk masyarakat mengurus perubahan sertifikat ganti kelurahan (gakel) dan checkplot secara gratis dengan membuka layanan tersebut yang mulai dilakukan hari ini, Jumat (10/2/2023).

 

Bacaan Lainnya

Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya menyampaikan bahwa, layanan perubahan sertifikat untuk tanah terdampak penggabungan kelurahan tersebut difasilitasi secara gratis oleh BPN. Masyarakat tidak perlu mendaftar secara online terlebih dahulu.

 

“Mereka cukup datang ke Kantor BPN Kota Pekalongan dengan membawa sertifikat aslinya dan fotokopi KTP. Prosesnya cukup mudah dan cepat, serta bisa dibantu oleh petugas kami dalam mengurus pergantian sertifikat ganti kelurahan (gakel) ini,” ucap Vevin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/2/2023).

 

Pihaknya mengajak masyarakat yang membutuhkan perubahan sertifikat untuk berbondong-bondong datang ke Kantor BPN pada jam layanan program tersebut yakni Hari Senin-Jum’at pukul 08.00-15.00 dan Hari Sabtu pukul 08.00-12.00. Layanan ini dikecualikan bilamana sertifikat tersebut masih berperkara di pengadilan dan tidak dalam jaminan Hak Tanggungan. Lanjutnya, dalam proses penggantian sertifikat, juga akan dilakukan checkplot. Yaitu memastikan lokasi tanah yang akan diganti sertifikatnya

 

“Sebetulnya banyak sertifikat masyarakat yang belum tahu keberadaannya dimana posisinya. Setelah mereka datang kesini untuk mencheckplot lokasi sertifikat tanahnya,” tegasnya.

 

Vevin menambahkan, dalam menyukseskan program gakel dan check plot ini, pihakya sudah menyurahi para lurah di Kota Pekalongan untuk mengajak warganya segera mengurus pergantian sertifikat gakel ini.

 

“Kami secara masif menyosialisasikan program gakel dan checkplot ini ke masyarakat baik lewat perangkat kelurahan, flyer maupun lewat media massa agar masyarakat yang sertifikat tanahnya terdampak perubahan nama kelurahan bisa segera mengurus ke Kantor BPN Kota Pekalongan,” terangnya.

 

Layanan gakel dan checkplot ini dimanfaatkan oleh salah seorang warga Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat Rustam Aji. Sebelumnya, sertifikat tanah miliknya tertera berlokasikan di Kelurahan Tegalrejo, namun karena ada penyempitan kelurahan di wilayahnya menjadi kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat.

 

“Otomatis yang namanya sertifikat dan KTP harus berubah juga. Kemarin, Saya mendapat informasi dari kelurahan untuk segera mengurus perubahan sertifikat tanahnya menjadi kelurahan terbaru. Hari ini kebetulan Saya pendaftar pertama dan katanya harus diubah melalui checkplot nya itu, nomor dan kelurahannya juga berubah,” ungkap Rustam.

 

Disampaikan Rustam, untuk prosedur layanan gakel dan checkplot ini cukup mudah dan cepat.

 

“Alhamdulillah penggantian sertifikat tanah pada kelurahan terbaru Saya bisa langsung jadi. Berkas yang Saya bawa tadi hanya sertifikat asli dan fotokopi KTP saja,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *