Sasaran Batuan Sembako Covid19 Bukan Penerima PKH dan BPNT

KAJEN – Sasaran bantuan sembako atas pendemi covid19 di Kabupaten Pekalongan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.

Ia mengatakan, yang berhak mendapatkan bantuan paket sembako kali ini, adalah warga masyarakat Kabupaten Pekalongan yang terdampak Covid-19. ‘’Kita sudah punya kriteria untuk warga masyarakat yang berhak menerima bantuan ini, yaitu warga yang tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat,” terangnya.

Dikatakannya, yang berhak menerima adalah mereka dari keluarga orang dalam pantauan (ODP). Orang-Orang yang selama ini kerja di berbagai sektor, ada yang dari sektor pariwisata, angkutan, kemudian pedagang-pedagang pasar yang basisnya ada di desa dan diusulkan oleh kepala desa.

“Untuk pendataan sasaran kami mengacu pada data yang ada di desa,” jelas Bupati Asip.
Selanjutnya, untuk kondisi Kabupaten Pekalongan saat ini sudah masuk dalam zona merah, Bupati Asip mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan sudah melakukan langkah tegas, yang salah satunya adalah mengeluarkan maklumat bupati yang diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, untuk keselamatan bersama.

‘’Jadi kita sudah bikin maklumat bupati, yang ini tentunya harus diindahkan, karena kita ini tidak boleh membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Ketika pemerintah mengajurkan agar shalat di rumah itu, barangkali ketika kita datang ke Masjid kita kan sendiri tidak tahu karena belum tes masif ya, sehingga itu bisa membahayakan oranglain,” ungkap Bupati Asip.

Adapun untuk kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kabupaten Pekalongan sendiri, Bupati Asip mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu.
‘’ Untuk kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sendiri kami akan koordinasikan dahulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena PSBB itu tidak mudah,karena nanti yang memutuskan adalah Kementrian Kesehatan,” tandas Bupati Asip. (Pekalonganberita,com)