Pemkot Pekalongan Baru Gagas Integrasi Data Kemiskinan

  • Whatsapp
Pemkot Pekalongan Baru Gagas Integrasi Data Kemiskinan

Kota Pekalongan – Data kemiskinan yang tidak sinkron antara pemerintah daerah dan pusat, menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Pemkot ingin mengakhiri kondisi tersebut dengan pembaruan data calon penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), terutama kelompok di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahap III yang masih berproses. Hal itu bermaksud agar penyaluran dana jaring pengaman sosial (JPS) berjalan secara tepat.

Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, SE mengungkapkan bahwa permasalahan ketumpang tindihan data kemiskinan ini merupakan masalah yang sudah dihadapi sejak lama. Pihaknya berupaya agar penyaluran dana JPS berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Pekalongan yang diterimakan sebesar Rp600 ribu ini untuk tiga bulan mendatang untuk membantu 33.086 KK di tengah pandemi Covid-19 ini dilakukan agar dapat berjalan lancar.

Bacaan Lainnya

“Masalah data ini sebenarnya masalah lama, sehingga kami ingin Kota Pekalongan betul-betul memiliki single data, karena hal ini sudah lama dan beberapa kali kami koordinasi melalui FGD dan rapat antara beberapa instansi terkait seperti yang diketahui bersama di Dindik memiliki data kemiskinan sendiri, DPMPPA yang melayani masyarakat juga punya sendiri, Dinas Kesehatan memiliki sendiri, begitupun Dinas Sosial. Semuanya merupakan intervensi dari pemerintah pusat, bantuan-bantuan langsung dari sana dan data-data selama ini masih data lama dan harus diperbaharui,” tutur Saelany dikutip Kominfo Kota Pekalongan.

Pemkot Pekalongan Baru Gagas Integrasi Data Kemiskinan

Menurut Saelany, karena itu, tidak ada alasan Pemkot menunda waktu untuk validasi. Lebih lanjut, Saelany menegaskan pihaknya terus memacu terkait terealisasinya integrasi data ini seharusnya segera dikerjakan mengingat distribusi tahap ke tiga akan segera dilakukan. Selain itu, Saelany menambahkan bagi masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan tersebut sebaiknya untuk diberikan kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan yakni warga yang betul-betul miskin dan terdampak tetapi belum menerima bantuan apapun baik dari bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah setempat.

“Dengan single data tersebut yang semestinya dikoordinir Dinas Kominfo, data masuk sana semua, karena berbicara soal kemiskinan disinilah. Jika ini tercapai, berapapun waktu dan dana yang diperlukan, kami gak eman-eman karena ini menyangkut masalah kemiskinan, kesejahteraan warga, masa’ sih orang kaya harus dibantu terus dibandingkan tetangganya yang kurang membutuhkan, perubahan kondisi yang tadinya miskin bisa menjadi sejahtera bisa saja terjadi, ini yang terus kami pacu untuk terus melakukan perbaikan ulang dan sudah kami mulai lakukan saat ini,” tandas Saelany. (Pekalonganberita.com)

Pos terkait