Pemkab Pekalongan Salurkan Bantuan Sosial Tunai

  • Whatsapp

KAJEN- Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Sabtu (16/5) mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai atau BST sebesar Rp 600 ribu dari Kementerian Sosial RI kepada masyarakat terdampak covid-19.

Pemberian bantuan dimulai dari Kecamatan Kajen yang diberikan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen oleh Asisten 1 Setda kepada keluarga penerima manfaat yang di dampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala kantor Pos Pekalongan.

Bacaan Lainnya

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi melalui Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Totok Budi Mulyanto mengatakan, kondisi pandemi corona berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat seperti ancaman kehilangan pendapatan dan penurunan daya beli.

“Untuk itu pemerintah hadir dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19, baik pemerintah pusat, propinsi maupun daerah melalui program jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial, yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa skema bantuan, diantaranya bantuan sembako reguler yang diberikan kepada 48.500 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp 150 ribu dalam bentuk sembako. Selama masa pandemi bantuan naik menjadi 200 ribu. “Bantuan PKH reguler kepada 33.168 KPM dalam bentuk tunai, bantuan perluasan PKH perluasan kepada 865 KPM,” paparnya.

Untuk bantuan sosial tunai (BST) dari kementerian sosial RI kepada 32.280 KPM dengan nominal Rp 600 ribu selama tiga bulan. Bantuan dari Proopinsi Jawa Tengah kepada 5.237 KPM dengan bantuan Rp 200 ribu selama tiga bulan. “Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memberikan bantuan pangan kepada 75.034 KPM dengan bantuan Rp 150 ribu dalam bentuk sembako. Serta ada bantuan kepada 110 penyandang disabilitas dari kementerian sosial RI dalam bentuk family kt, lauk pauk dan biskuit. Serta bantuan kepada 52 penyandang disabilitas dari BPBD Kabupaten Pekalongan dan Propinsi Jawa Tengah dalam bentuk sembako,” jelasnya.

Dari beberapa bantuan tersebut, ditegaskannya, bahwa 1 kepala keluarga hanya diperbolehkan menerima 1 bantuan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi. “Berbagai bantuan tersebut dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19 dan meningkatka efektivitas program bantuan sosial,” ujarnya. (Pekalonganberita.com)

Pos terkait