Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diperpanjang

KAJEN- Guna menekan penyebaran Covid19 di Kabupaten Pekalongan, pemerintah daerah kini memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut terkuak dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Satpol PP Kabupaten Pekalongan kemarin.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan, Risnoto mengatakan, pelaksanaan PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) ini dilakukan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yang rencananya diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2021.
“Dasar ini yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ),” katanya.
Untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 Tahun 2021 ini, kemudian Kabupaten Pekalongan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati.
“Adapun SE Bupati Pekalongan masih proses penerbitan, diharapkan segera jadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan,” paparnya.
Waka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan, M Helmi mengatakan, sejak Februari lalu, kita sudah melaksanakan operasi, dari mulai namanya operasi pendisiplinan hingga operasi yustisi.
“Saat ini sudah tidak hanya sosialisasi, namun perlu pendisiplinan dan penegakkan hukum. Sesuai intruksi menteri bahwa pasar tradisional boleh beroperasi namun ada pengaturan jam operasional dan pembatasan pengunjung, namun dalam SE Bupati Pekalongan penerapannya hanya penggunaan protokol kesehatan secara ketat,” tambahnya.
Untuk usaha pariwisata seperti, hiburan, warnet, game online, olahraga dan usaha lainnya perlu diinventarisir dalam penegakan hukum protokol kesehatan. “Sesuai intruksi, kita tidak lagi hanya sosialisasi namun harus tegas dengan memberikan sanksi sehingga perlu kita rumuskan bersama,” paparnya.
Skema pendisiplinan untuk tempat usaha hiburan atau warung makan yang tidak menerapkan protokol kesehatan bakal diperingatkan dengan teguran bila perlu dibikinkan surat pernyataan.
“Untuk warga masyarakat yang tidak pakai masker kita berikan sanksi sesuai peraturan Bupati Pekalongan no 41 yaitu sanksi sosial seperti push up, menyanyi lagu nasional, bersih bersih,” tandasnya. (Pekalonganberita,com)