Kesbangpol Gelar Diskusi Peningkatan Koordinasi Komunikasi Politik

  • Bagikan

KAJEN- Kesbangpol Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan menggelar Sosialisasi, Diskusi Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah 2021. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (22/5) di Aula Lt 2 Ruang rapat 1 Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.
Kaban Kesbangpol Prop Jateng melalui Kepala Kesbanpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas partisipasinya peserta dalam kegiatan diskusi kali ini. Melalui kegiatan ini diharapkan akan melahirkan gagasan strategis bagi pelaksanaan proses koordinasi dan komunikasi politik.
“Koordinasi dan komunikasi politik tidak boleh hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan tertentu namun harus membangun etika terutama terkait nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara,” ujarnya.
Menurutnya, konsekuensi logis negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila mengharuskan semua pihak menjaga dan memelihara serta berupaya memperbaiki iklim demokrasi dengan berbagai cara.
“Pola dan cara komunikasi harus dikritisi dalam setiap kontestasi penyampaian pesan politik. Melalui kegiatan ini diharapkan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi kehidupan sehari-hari, bisa berorganisasi dan bernegara dengan baik dan berkualitas, dapat memahami peran penting hak berpolitik,” ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi Gerindra Iskandar Zulkarnain mengatakan, tatanan politik di Indonesia, pada tahun 1971 masih multi partai atau memiliki banyak partai politik, pada tahun 1974 masuk dalam mono loyalitas, yaitu hanya terdapat 3 partai politik yakni PPP, Golkar dan PDI.
“Sementara tahun 1998 muncul reformasi, kemudian pada tahun 1999 Pemilu digelar dan muncul banyak partai Politik lagi,” katanya.
Di Kabupaten Pekalongan partai politik yang masuk nominasi dan mendapatkan kursi di parlemen yaitu ada 7 (tujuh), yaitu PKB, PDIP, Golkar, PPP, PAN, Gerindra dan PKS. “Kemajuan teknologi itu ada positif dan negatifnya tergantung kita dalam menyikapi hal tersebut. Dalam bentuk apapun intoleransi atau radikalisme tidak akan dibenarkan. Sekarang situasi dan kondisi politik sudah bagus dan sudah sangat kondusif,” tuturnya.
Anggota Komisi A DPRD Propinsi Jateng Moh Sholeh mengatakan, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Kebhinekaan adalah tanggungjawab bersama untuk bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif.
“Nilai toleransi dan gotong royong perlu atau harus dikembangkan di dalam masyarakat khususnya kaum milineal,” katanya.
Dikatakannya, demokrasi ke depan harus diimbangi pers yang seimbang, adanya musyawarah dari tingkat bawah, dan peran aktif masyarakat berpolitik. Demokrasi harus didasarkan pada kesepakatan. Dalam perencanaan pembangunan ada usulan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.
“Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah, agar kinerja pemerintah sesuai dengan yang direncananakan dan sesuai dengan alurnya,” paparnya.
Peran aktif masyarakat dalam bidang politik, ini dapat dilihat dalam pilkades, pilkada, pilgub dan pemilu. Ke depan saya meyakini dalam berpolitik akan ada pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang rasional.
“Akan semakin banyak masyarakat yang dapat memperbandingkan antara calon dengan calon lainnya terutama perbandingan dari kinerja. Sekarang kebebasan menyatakan pendapat, berdiskusi, dan berkumpul sudah sangat terbuka,” tandasya. (pekalonganberita.com)

  • Bagikan