Imbas Corona, Sejumlah Tahapan Pilkada Ditunda

  • Whatsapp

KAJEN – Sebagai imbas adanya kasus virus corona di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan, KPU Kabupaten Pekalongan menunda sejumlah tahapan Pilkada tahun 2020. Demikian disampaikan Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Kabupaten Pekalongan Achyar Budi Pranoto.

Ia mengatakan, beberapa tahapan Pilkada yang dilakukan penundaan diantarannya, terkait pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan jika ada calon perseorangan, namun di Kabupaten Pekalongan tidak ada calon perseorangan.

Bacaan Lainnya

“Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang sedianya akan dilakukan pada 26 Maret 2020 hingga 15 April 2020, dengan masa kerja 16 April hingga 17 Mei 2020.

Tahapan lainnya yang ditunda yakni, terkait pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tanggal 23 Maret 2020 hingga 17 April 2020 serta pencocokan dan penelitian (Coklit) tanggal 18 April 2020 hingga 17 Mei 2020,” terang dia.

Dia mengatakan, untuk pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan serentak di 19 kecamatan pada Minggu (22/3) dengan pertimbangan belum ditemukannya covid 19 di wilayah kerja.“Untuk masa kerja PPS yang telah dilantik ini akan diatur kemudian,” katanya.

Menurutnya, penundaan sejumlah tahapan Pilkada ini sesuai dengan Keputusan KPU RI No.179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 Dan SE Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikotatahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kebijakan ini sendiri, merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh corona virus disease 2019 (covid-19) di Indonesia. Memperhatikan peryataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik global.

Pernyataan resmi Presiden RI yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), serta Keputusan Kepala BNPB terkait Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,” tandasnya. (Pekalonganberita,com)

Pos terkait