Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Dua Raperda

  • Bagikan

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Afariq SE.,MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan menyampaikan jawaban Bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap 2(dua) Raperda yaitu Raperda tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal daerah kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, senin (15/11).
Kepada anggota dewan yang hadir, Bupati Fadia menyampaikan bahwa untuk pandangan umum fraksi-fraksi berupa pertanyaan akan dijawab sekaligus, Sedangkan untuk pertanyaan dan tanggapan yang berbeda dari masing-masing fraksi akan dijawab secara fraksional. Untuk pandangan umum dari beberapa fraksi yang berupa apresiasi dan masukan, saran maupun himbauan akan diperhatikan dan tindaklanjuti sebagai pertimbangan dalam proses selanjutnya. Selanjutnya Bupati menyampaikan jawaban umum secara garis besar terhadap Raperda tentang RPJMD kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 .
“Pada kesempatan pertama akan kami sampaikan jawaban atas pandangan umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai pintu masuknya adalah layanan kesehatan gratis cukup dengan pakai KTP. Tentunya harus diikuti dengan perbaikan sarana prasarana peningkatan kualitas SDM kesehatan, inovasi pelayanan dan membangun kerjasama yang baik dengan stakeholder kesehatan lainnya,” paparnya.
Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bupati menyampaikan bahwa tolak ukur keberhasilan kerja kepada Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sampai tahun 2024 dilihat dari ketercapaian target kinerja setiap tahun sampai akhir jabatan atau sampai dengan tahun 2024.
Sementara untuk Fraksi Persatuan Pembangunan, Bupati memberikan jawaban, dari beberapa hasil telaah terhadap isu-isu strategis pembangunan maka dapat diidentifikasikan lima isu strategis pembangunan daerah kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait program unggulan kesehatan telah dijabarkan dalam isu keempat yaitu perlunya peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan sasaran salah satunya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Kemudian disampaikan pula jawaban atas pandangan umum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, PAN danPartai Golkar. Selanjutnya disampaikan jawaban atas pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan jawaban bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap 2 (dua) Raperda yaitu Raperda tentang RPJMD kabupaten Pekalongan 2021-2026 dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal daerah kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun MH, dan dihadiri pula Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, perwakilan Forkopimda, para asisiten Sekda dan staf ahli Bupati serta para kepala OPD yang hadir.

  • Bagikan