Aktivitas Pengawasan Pilkada Ditunda

  • Whatsapp

KAJEN – Bawaslu Kabupaten Pekalongan akhirnya menunda berbagai aktivitas pengawasan Pilkada per bulan April 2020, seiring perkembangan covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Pekalongan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ahmad Dzul Fahmi, menuturkan penundaan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI pada 24 Maret Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19.
“Bawaslu akan menunda aktivitas pengawasan mulai bulan April, sebagai upaya pencegahan covid-19,” tuturnya.

Bacaan Lainnya

Adapun tahapan pengawasan Bawaslu yang ditunda meliputi pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan bagian dari pemutakhiran Data Pemilih tetap (DPT) serta verifikasi faktual bakal pasangan perseorangan.

“Penundaan ini terutama di badan ad hoc seperti Panwascam dan Panwas Desa atau Kelurahan sebagai dampak dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19,” ujarnya.
Dampak dari itu Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga akan melakukan pemberhentian sementara pada jajaran badan ad hock yaitu Panwaslu Kecamatan/Kelurahan/Desa sampai waktu yang belum ditentukan.

Adapun Kordiv Pengawasan, Ulil Albab, menghimbau jajaran badan ad hock untuk tetap menjaga integritas meskipun dalam status pemberhentian sementara. Karena integritas melekat pada jajaran pengawas pemilu sampai selesainya tugas dan tahapan pemilu.
“Teman-teman tetap jaga integritas meskipun statusnya berhenti sejenak dari panwascam” katanya

Yang tak kalah penting, kata dia, jajaran bawaslu turut menjadi bagian yang mendukung langkah-langkah pihak berwenang, untuk menanggulagi wabah covid-19. (Pekalonganberita,com)

Pos terkait